PERHITUNGAN DAN SISTEM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

Dian Prihatini, Siti Ita Rosita

Abstract


Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan
kepada daerah tanpa imbalan langsung dan bersifat memaksa. Jenis Pajak Daerah menurut
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diantaranya adalah Pajak Air Tanah, Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, PAJAK Hiburan, Pajak Restoran,
Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Tujuan dari praktek kerja ini adalah untuk mengetahui tentang perhitungan serta sistem
penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Bogor.
Dari hasil praktek kerja lapangan yang dilakukan dapat diketahui bahwa, perhitungan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dihitung berdsarkan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) yang telah ditentukan oleh Keputusan Walikota Bogor Nomor 937.45.290 Tahun
2012 dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) masing-masing
daerah dan dikalikan dengan tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Sedangkan sIstem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagai dasar penagihan
awal. Petugas kemudian melakukan penagihan dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan
sesuai dengan Keputusan Walikota Bogor.
Berdasarkan data dan penjelasan yang ada mengenai perhitungan dan sistem
penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka penulis berusaha
menarik kesimpulan yang berkaitan dengan judul yang diambil. bahwa, perhitungan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sudah
memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bogor. Pada sistem penagihan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih sering dijumpai beberapa kendala yang
menjadi penghambat sistem penagihan tersebut. Kendala yang ditemukan diantaranya,
mengenai validitas piutang, sistem penagihan belum didukung oleh Teknologi Informasi yang
baik, kualifikasi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bogor harus melakukan upaya agar sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dapat berjalan dengan efektif dan dapat meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD).

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.